bestmedia.id – Mahkamah Agung (MA) mengusulkan agar sistem pengadilan daring atau online dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Usulan ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem peradilan di Indonesia dengan kemajuan teknologi serta meningkatkan efisiensi dalam proses hukum.
Alasan MA Mengusulkan Pengadilan Online
Salah satu pertimbangan utama MA dalam mendorong sistem pengadilan daring adalah efisiensi waktu dan biaya. Proses persidangan yang dilakukan secara online memungkinkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Hal ini sangat menguntungkan bagi wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur atau jarak tempuh yang jauh.
Selain itu, pengalaman selama pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa sidang daring dapat tetap berjalan secara efektif tanpa mengurangi hak-hak terdakwa maupun pihak terkait. Digitalisasi di sektor peradilan juga sejalan dengan transformasi teknologi yang tengah berkembang di berbagai sektor lain.
Tantangan dalam Implementasi Pengadilan Online
Meskipun memiliki banyak manfaat, sistem pengadilan online juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses internet.
Aspek hukum juga menjadi perhatian, terutama terkait keamanan data dan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan sistem. Keabsahan bukti digital serta kemungkinan kendala teknis dalam persidangan daring perlu diantisipasi dengan regulasi yang jelas agar tidak menghambat jalannya keadilan.
Masa Depan Sistem Peradilan di Indonesia
Jika sistem pengadilan online resmi dimasukkan dalam revisi KUHAP dan diimplementasikan secara menyeluruh, maka ini akan menjadi langkah maju bagi sistem hukum di Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang matang dan infrastruktur teknologi yang memadai, sistem ini berpotensi mempercepat proses hukum dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat luas.
Namun, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada kesiapan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, serta masyarakat. Pembahasan lebih lanjut di DPR akan menjadi kunci dalam menentukan apakah konsep pengadilan daring ini akan segera diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.
