bestmedia.id – Isu penghapusan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan yang sebelumnya berulang kali ditolak. Keputusan ini memicu diskusi luas di berbagai kalangan, terutama karena presidential threshold telah lama dianggap sebagai hambatan bagi demokrasi yang inklusif di Indonesia. Apa yang membuat MK akhirnya membuka pintu bagi gugatan ini, dan apa dampaknya bagi sistem politik Indonesia?
Sejarah Panjang Kontroversi Presidential Threshold
Presidential threshold pertama kali diterapkan untuk menyaring jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Aturan ini mengharuskan partai politik atau koalisi partai memiliki minimal 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional untuk dapat mengusung pasangan calon.
Namun, aturan ini telah lama menuai kritik. Banyak pihak berpendapat bahwa presidential threshold membatasi ruang kompetisi politik, mengurangi keragaman pilihan bagi rakyat, dan memperkuat dominasi partai besar. Akibatnya, partai-partai kecil kesulitan bersaing, dan koalisi yang dibentuk seringkali tidak berdasarkan kesamaan visi, melainkan hanya untuk memenuhi ambang batas.
Mengapa MK Akhirnya Menerima Gugatan?
Sebelumnya, MK telah beberapa kali menolak gugatan serupa dengan alasan bahwa presidential threshold merupakan kebijakan legislatif yang berada di luar kewenangan MK untuk diubah. Namun, keputusan terbaru menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan MK terhadap isu ini.
Para pengamat politik menilai bahwa MK menerima gugatan ini karena meningkatnya tekanan publik yang menginginkan pemilu lebih terbuka dan adil. Selain itu, sejumlah ahli hukum mengajukan argumen bahwa presidential threshold bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih tanpa hambatan yang tidak perlu.
Langkah ini juga mencerminkan upaya MK untuk merespons aspirasi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Dampak Penghapusan Presidential Threshold
Jika gugatan ini akhirnya berhasil, penghapusan presidential threshold akan membawa perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak potensial:
- Lebih Banyak Pilihan Calon Presiden
Dengan dihapuskannya ambang batas, lebih banyak partai politik, termasuk partai kecil, dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini akan meningkatkan keragaman pilihan bagi masyarakat, sehingga pemilih dapat memilih calon yang benar-benar sesuai dengan visi dan misi mereka. - Kompetisi Politik yang Lebih Sehat
Tanpa presidential threshold, persaingan antar calon presiden akan lebih kompetitif. Setiap calon harus bekerja keras untuk mendapatkan dukungan rakyat, bukan hanya mengandalkan kekuatan koalisi partai besar. - Koalisi yang Lebih Berbasis Visi
Dalam sistem tanpa presidential threshold, koalisi partai politik cenderung terbentuk berdasarkan kesamaan visi dan program, bukan semata-mata untuk memenuhi ambang batas pencalonan. Hal ini dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif.
Tantangan dalam Implementasi
Meskipun potensi dampaknya positif, penghapusan presidential threshold juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kemungkinan meningkatnya jumlah calon presiden, yang dapat membingungkan pemilih dan mempersulit proses pemilu. Selain itu, partai-partai kecil mungkin kesulitan bersaing dengan partai besar dalam hal pendanaan dan akses media.
Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada regulasi yang memastikan bahwa setiap calon memiliki kemampuan dan komitmen untuk memimpin negara. Misalnya, dengan menetapkan kriteria tambahan seperti pengalaman kepemimpinan atau program kerja yang jelas dan terukur.
Kesimpulan: Awal Baru bagi Demokrasi Indonesia
Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menerima gugatan penghapusan presidential threshold adalah langkah besar menuju demokrasi yang lebih inklusif dan adil. Langkah ini menunjukkan bahwa suara rakyat masih memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan dan mendorong perubahan.
Dengan semakin terbukanya sistem politik, diharapkan pemilu mendatang dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi politik, dan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
