bestmedia.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah memasuki masa kampanye yang diwarnai dengan berbagai dinamika politik. Di tengah kemeriahan politik ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengangkat kekhawatiran terkait meningkatnya pelecehan terhadap perempuan yang terjadi selama masa kampanye. Fenomena ini menjadi sorotan serius karena mengancam partisipasi politik yang sehat dan merata bagi semua golongan, terutama perempuan.
Meningkatnya Pelecehan Terhadap Perempuan dalam Kampanye
Komnas HAM mencatat bahwa pelecehan terhadap perempuan selama masa kampanye bukanlah fenomena baru. Namun, intensitas dan bentuk pelecehan yang dialami semakin meningkat, terutama di ranah digital. Banyak perempuan politisi dan aktivis yang menjadi sasaran ujaran kebencian, ancaman, hingga fitnah yang disebarkan melalui media sosial. Jenis pelecehan ini tidak hanya mengancam keselamatan pribadi, tetapi juga merendahkan martabat dan kredibilitas perempuan yang terlibat dalam politik.
Selain pelecehan di media sosial, perempuan yang terjun langsung dalam kampanye juga menghadapi tantangan di lapangan. Pelecehan verbal, komentar seksis, hingga tindakan intimidatif sering terjadi dalam acara kampanye dan debat publik. Hal ini tidak hanya berdampak pada psikologis korban, tetapi juga berpotensi mengurangi minat perempuan untuk terlibat aktif dalam politik, sehingga memperlebar kesenjangan gender dalam dunia politik.
Upaya Komnas HAM dalam Mengatasi Pelecehan
Dalam menanggapi fenomena ini, Komnas HAM telah melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan pemantauan khusus selama masa kampanye Pilkada 2024. Pemantauan ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan melaporkan berbagai bentuk pelecehan yang dialami perempuan selama kampanye. Dengan data yang dikumpulkan, Komnas HAM berharap dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan partai politik untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dalam politik.
Selain itu, Komnas HAM juga berupaya memperkuat kapasitas perempuan politisi dan aktivis dalam menghadapi pelecehan. Melalui berbagai pelatihan dan seminar, Komnas HAM memberikan bekal keterampilan komunikasi, strategi pengamanan digital, serta pendekatan hukum yang dapat digunakan oleh perempuan untuk melindungi diri dari serangan di ranah publik maupun digital.
Dukungan dari Masyarakat Sipil dan LSM
Langkah Komnas HAM mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu gender dan hak asasi manusia. Bersama-sama, mereka mendorong adanya peraturan yang lebih ketat terkait pelanggaran selama kampanye, terutama yang menyasar perempuan. Koalisi ini menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil untuk menindak tegas pelaku pelecehan, serta memastikan bahwa setiap kasus yang dilaporkan mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.
Di sisi lain, LSM juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menghargai dan melindungi hak-hak perempuan dalam politik. Melalui kampanye sosial dan penyebaran informasi di media, LSM berusaha membangun opini publik yang lebih inklusif dan menghormati peran perempuan dalam proses demokrasi.
Pentingnya Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat
Fenomena pelecehan terhadap perempuan selama kampanye Pilkada 2024 menyoroti kebutuhan akan peraturan hukum yang lebih kuat dan jelas. Saat ini, masih terdapat kelemahan dalam sistem hukum yang membuat penanganan kasus pelecehan terhadap perempuan di ranah politik kurang efektif. Beberapa pihak menyarankan adanya revisi terhadap undang-undang pemilu untuk menyertakan perlindungan khusus bagi perempuan dari pelecehan selama masa kampanye.
Perlindungan hukum yang lebih kuat diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pencegahan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik tanpa rasa takut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan lebih inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang gender, dapat berkontribusi secara bebas dan adil dalam proses politik.
Tantangan Sosial dalam Mengubah Paradigma
Selain upaya hukum, tantangan sosial juga menjadi bagian penting dalam mengatasi pelecehan terhadap perempuan dalam politik. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat sering kali menjadi akar dari pelecehan yang terjadi. Persepsi bahwa perempuan tidak pantas memegang posisi kekuasaan atau berpartisipasi aktif dalam politik menjadi penghambat bagi terciptanya kesetaraan gender.
Untuk mengubah paradigma ini, pendidikan yang inklusif dan kampanye kesetaraan gender di sekolah dan komunitas menjadi langkah yang penting. Dengan meningkatkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya menghormati peran perempuan, diharapkan terjadi perubahan sikap di masyarakat yang lebih mendukung partisipasi perempuan dalam politik.
Kesimpulan
Pilkada 2024 di Indonesia memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, terutama terkait isu pelecehan. Komnas HAM bersama dengan organisasi masyarakat sipil terus bekerja keras untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan di ranah politik dihormati dan dilindungi. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat, perubahan paradigma sosial, serta edukasi yang terus menerus, diharapkan perempuan dapat terlibat lebih aktif dalam politik tanpa merasa takut atau terancam. Ini menjadi bagian penting dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan adil di Indonesia.
