bestmedia.id – Partai Buruh menentang rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Mereka menganggap kebijakan tersebut akan semakin membebani rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah yang belum sepenuhnya pulih dari dampak ekonomi pandemi. Sebagai bentuk protes, Partai Buruh mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika pemerintah tetap memaksakan kebijakan tersebut.
Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa kenaikan PPN hanya akan menambah beban ekonomi bagi rakyat kecil. “Kenaikan PPN ini tidak tepat di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Masyarakat masih berjuang pulih setelah pandemi, dan kebijakan seperti ini hanya akan memperburuk keadaan,” ujar Said Iqbal. Partai Buruh menilai bahwa kenaikan PPN akan meningkatkan harga barang dan jasa yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan rendah.
Dampak Kenaikan PPN bagi Masyarakat
Partai Buruh menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN tidak adil karena akan berdampak pada semua lapisan masyarakat tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi mereka. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada semua barang dan jasa, sehingga beban pajaknya lebih terasa oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. “Pajak ini lebih memberatkan mereka yang sudah kesulitan. Orang miskin dan orang kaya sama-sama membayar PPN yang sama, padahal kemampuan mereka berbeda jauh,” kata Said Iqbal.
Selain itu, kenaikan PPN akan membuat harga kebutuhan pokok semakin mahal, yang akan mengurangi daya beli masyarakat. Hal ini dipandang sebagai kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan rakyat kecil. Partai Buruh mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat.
Alternatif Kebijakan dari Partai Buruh
Sebagai solusi alternatif, Partai Buruh mengusulkan agar pemerintah mencari sumber pendapatan lain yang lebih adil. Salah satu usulan yang diajukan adalah peningkatan pajak terhadap orang kaya dan perusahaan besar yang memiliki kemampuan lebih untuk membayar pajak. Partai Buruh menilai bahwa kebijakan pajak yang progresif akan lebih adil, karena mereka yang lebih mampu akan memberikan kontribusi lebih besar untuk negara.
“Kami mengusulkan pajak kekayaan dan pajak atas keuntungan perusahaan besar. Hal ini akan memberi dampak yang lebih adil tanpa harus membebani rakyat kecil,” tambah Said Iqbal. Partai Buruh menegaskan bahwa kebijakan pajak yang lebih progresif akan lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Ancaman Aksi Demonstrasi
Sebagai bentuk protes, Partai Buruh mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan PPN. Said Iqbal mengatakan bahwa aksi ini akan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru. “Kami akan turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Jika kebijakan ini tetap diterapkan, kami akan menggelar aksi mogok nasional,” ujar Said Iqbal.
Rencana aksi ini diperkirakan akan melibatkan ribuan orang yang akan menuntut agar pemerintah mencabut rencana kenaikan PPN. Partai Buruh mengklaim bahwa kebijakan ini hanya akan memperburuk ketimpangan sosial dan meningkatkan kesulitan hidup rakyat kecil.
Pernyataan Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara guna membiayai program-program pembangunan dan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini sudah melalui kajian yang matang dan akan disertai dengan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat.
Namun, Partai Buruh meragukan efektivitas bantuan sosial tersebut. Mereka berpendapat bahwa bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran dan tidak dapat menggantikan kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan PPN. “Kami tidak ingin hanya diberi bantuan sementara. Kami ingin kebijakan yang menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Said Iqbal.
Tekanan pada Pemerintah
Dengan ancaman aksi demonstrasi yang semakin nyata, pemerintah kini menghadapi tekanan untuk meninjau ulang rencana kenaikan PPN. Partai Buruh dan kelompok masyarakat lainnya berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi rakyat dan mencari solusi yang lebih adil untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat kecil.
