bestmedia.id – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besarnya anggaran ini menjadi sorotan DPR yang menekankan pentingnya pengawasan ketat agar dana tersebut tidak disalahgunakan atau mengalami kebocoran akibat fraud.
DPR: Anggaran Besar Harus Dikelola Transparan
Beberapa anggota DPR mengingatkan bahwa program dengan anggaran sebesar ini membutuhkan mekanisme pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah diminta memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan penerima manfaat, terutama anak-anak dan masyarakat kurang mampu yang menjadi sasaran utama program MBG.
Untuk menghindari potensi penyalahgunaan, DPR juga mengusulkan agar pelaporan penggunaan anggaran dilakukan secara berkala. Dengan sistem yang terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi dan memastikan bahwa dana program ini tepat sasaran.
Risiko Fraud dalam Program Bantuan Besar
Program bantuan dengan dana besar seperti MBG memiliki potensi penyalahgunaan dalam berbagai bentuk, seperti mark-up harga, pengadaan fiktif, dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, DPR meminta agar sistem pengawasan diperkuat dengan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dalam penyaluran dana dan logistik.
Pihak berwenang diharapkan bisa mendeteksi dan mencegah kecurangan sejak dini. Dengan sistem digitalisasi, setiap transaksi bisa terpantau secara real-time sehingga meminimalkan celah bagi pelaku korupsi.
Peran BPK dan KPK dalam Pengawasan
DPR juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut serta mengawasi program MBG. Lembaga-lembaga ini diharapkan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana serta menindak tegas jika ditemukan indikasi penyalahgunaan.
Selain itu, DPR meminta aparat penegak hukum untuk segera bertindak jika ada laporan mengenai fraud dalam program ini. Tidak boleh ada toleransi terhadap oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari dana yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.
Komitmen Pemerintah dalam Pelaksanaan MBG
Pemerintah sendiri telah menegaskan komitmennya dalam menjalankan program MBG dengan penuh integritas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperketat mekanisme distribusi dan verifikasi penerima manfaat agar bantuan bisa sampai kepada yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, pemerintah juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan jika ada dugaan penyimpangan dalam program ini. Dengan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan MBG bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat tanpa terhambat oleh praktik fraud atau korupsi.
DPR menegaskan bahwa program MBG bukan proyek biasa dan harus dikawal dengan serius. Dengan anggaran yang begitu besar, pengelolaan yang baik akan menentukan keberhasilan program ini dalam meningkatkan kesejahteraan dan gizi masyarakat.
