bestmedia.id – Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rencananya untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. RUU ini akan diserahkan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, untuk dipertimbangkan dalam memperkuat regulasi yang mengatur keamanan perairan Indonesia.
Pentingnya RUU Keamanan Laut bagi Indonesia
Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kedaulatan perairannya. Keamanan laut yang belum sepenuhnya terintegrasi memerlukan perhatian khusus, mengingat banyaknya ancaman yang dihadapi, seperti pencurian ikan, penyelundupan, hingga pelanggaran wilayah oleh kapal asing.
Yusril mengungkapkan bahwa RUU Keamanan Laut akan menjadi payung hukum yang mampu mengatur secara komprehensif segala hal terkait dengan keamanan laut. Regulasi yang ada selama ini tersebar di berbagai undang-undang dan belum terkoordinasi dengan baik, sehingga diperlukan langkah konkret untuk memperbaikinya.
Rancangan Isi RUU Keamanan Laut
RUU ini dirancang untuk mencakup beberapa poin penting, antara lain:
- Peningkatan Kewenangan Bakamla dan Instansi Terkait
RUU ini akan memperkuat peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti TNI Angkatan Laut dan polisi. - Penanggulangan Kejahatan Laut Secara Terintegrasi
Di dalam RUU ini, diharapkan dapat meminimalisir kejahatan laut, seperti perompakan, penyelundupan narkoba, dan pencurian sumber daya alam di laut. - Penegakan Hukum yang Tegas
Salah satu fokus dari RUU ini adalah memperkuat sistem hukum yang berlaku di laut untuk mencegah dan menanggulangi berbagai pelanggaran. - Kerja Sama Maritim Internasional
RUU ini juga akan mendorong penguatan kerja sama keamanan laut dengan negara-negara tetangga guna menjaga perairan Indonesia dari ancaman bersama.
Langkah Berikutnya: Penyampaian ke Pemerintah
Setelah mendapatkan dukungan penuh dari DPR, Yusril berencana untuk segera membawa RUU ini kepada Kementerian Pertahanan, terutama kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan RUU Keamanan Laut bisa segera dibahas dan diterima oleh pemerintah, yang kemudian dapat dijadikan dasar hukum dalam meningkatkan keamanan maritim Indonesia.
RUU ini diharapkan bisa segera disahkan untuk memberikan kejelasan dan kekuatan hukum dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, serta memperbaiki sistem penegakan hukum maritim yang ada saat ini.
