bestmedia.id – Dalam beberapa waktu terakhir, isu pemberian izin tambang untuk kampus menjadi perbincangan hangat di kalangan mahasiswa dan berbagai pihak terkait. Pemerintah dikabarkan tengah mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan perguruan tinggi untuk memiliki izin tambang, dengan alasan untuk mendukung pembiayaan pendidikan, salah satunya adalah untuk menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun, keputusan ini langsung mendapat reaksi keras dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), yang menilai kebijakan tersebut tidaklah bijak. Mereka menegaskan bahwa mahasiswa tidak bodoh dan menolak ide ini dengan alasan yang kuat.
1. Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Izin Tambang untuk Kampus?
Isu izin tambang untuk kampus bermula dari wacana pemerintah yang mengusulkan bahwa perguruan tinggi dapat memiliki akses terhadap sumber daya alam, khususnya sektor tambang, untuk digunakan sebagai pendanaan bagi kampus. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kampus pada pembiayaan yang berasal dari UKT yang dibebankan kepada mahasiswa. Menurut pemerintah, jika kampus memiliki izin untuk mengelola sumber daya alam ini, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya pendidikan.
Namun, meskipun niat tersebut mungkin terdengar baik dalam konteks pembiayaan pendidikan, banyak pihak yang merasa khawatir tentang dampak jangka panjang dari kebijakan ini. BEM SI, yang merupakan organisasi mahasiswa yang mewakili suara mahasiswa di seluruh Indonesia, langsung menanggapi dengan tegas kebijakan tersebut.
2. BEM SI Menyatakan Tidak Setuju: “Kami Tidak Bodoh”
BEM SI mengkritik kebijakan tersebut dengan alasan yang sangat jelas. Mereka berpendapat bahwa menggunakan sumber daya alam untuk mendanai pendidikan adalah solusi yang tidak tepat. Salah satu alasan utamanya adalah potensi kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tambang. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat untuk menghasilkan intelektual yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, justru akan terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam yang merusak.
BEM SI juga menekankan bahwa kebijakan ini bisa mengarah pada komersialisasi pendidikan yang lebih dalam. Alih-alih mengurangi beban mahasiswa, kebijakan ini justru berisiko meningkatkan ketergantungan perguruan tinggi pada pendanaan yang tidak berkelanjutan dan berpotensi merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar. “Kami tidak bodoh untuk tidak melihat bahwa kebijakan ini bisa menjerumuskan kampus pada praktik yang merugikan,” tegas BEM SI.
3. Potensi Dampak Negatif terhadap UKT
Salah satu klaim yang diajukan oleh pihak yang mendukung kebijakan izin tambang untuk kampus adalah bahwa hal ini bisa membantu menurunkan UKT. Dengan pendapatan dari hasil tambang, kampus diharapkan bisa mengurangi beban biaya pendidikan bagi mahasiswa. Namun, BEM SI menilai klaim ini terlalu simplistik dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Mengandalkan sumber daya alam sebagai pendanaan utama bisa berisiko karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui dan cenderung fluktuatif. Sumber daya alam seperti tambang seringkali mengalami penurunan cadangan, harga yang tidak stabil, dan dapat menimbulkan masalah lingkungan yang memengaruhi kelangsungan hidup masyarakat di sekitar lokasi tambang. Oleh karena itu, BEM SI menegaskan bahwa kebijakan ini tidak memberikan solusi yang nyata bagi penurunan UKT, melainkan justru dapat memperburuk masalah keuangan jangka panjang bagi perguruan tinggi.
4. Alternatif yang Lebih Bijak untuk Menurunkan UKT
BEM SI dan banyak pihak lainnya mengusulkan alternatif yang lebih bijak untuk menurunkan UKT tanpa melibatkan sektor tambang. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem pendanaan pendidikan yang lebih transparan dan adil. Pemerintah dapat meningkatkan anggaran pendidikan dan mengalokasikan dana untuk subsidi pendidikan yang lebih besar, terutama untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, pengelolaan keuangan kampus yang lebih efisien juga bisa menjadi solusi. Banyak kampus yang masih memiliki potensi pendanaan lain, seperti kerja sama dengan sektor swasta, donasi, atau dana riset yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung biaya pendidikan tanpa harus bergantung pada sumber daya alam.
5. Pentingnya Menjaga Integritas Pendidikan
Salah satu alasan utama mengapa BEM SI menolak izin tambang untuk kampus adalah untuk menjaga integritas pendidikan itu sendiri. Kampus harus tetap menjadi lembaga yang bebas dari pengaruh politik dan komersialisasi yang berlebihan. Jika kampus terlibat dalam sektor tambang, ada kekhawatiran bahwa keputusan-keputusan akademik dan kebijakan pendidikan akan dipengaruhi oleh kepentingan bisnis yang tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang murni.
Pendidikan seharusnya berfokus pada pengembangan intelektual dan moral mahasiswa, bukan menjadi ajang untuk meraup keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam yang bisa merusak lingkungan. Oleh karena itu, menjaga independensi pendidikan dan menghindari komersialisasi yang berlebihan adalah hal yang sangat penting untuk dipertahankan.
6. Kesimpulan: Menemukan Solusi yang Tepat
Pemberian izin tambang untuk kampus memang terdengar sebagai solusi cepat untuk menurunkan UKT, tetapi banyak pihak yang khawatir tentang dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan, masyarakat, dan kualitas pendidikan itu sendiri. BEM SI, sebagai representasi mahasiswa, telah dengan tegas menolak kebijakan ini dengan alasan yang sangat logis dan berbasis pada prinsip keberlanjutan.
Sebagai gantinya, pemerintah dan perguruan tinggi perlu mencari solusi yang lebih bijak dan berkelanjutan untuk menurunkan UKT dan memastikan bahwa pendidikan tetap dapat diakses oleh semua kalangan. Hal ini bisa dicapai dengan meningkatkan anggaran pendidikan, memperbaiki pengelolaan keuangan kampus, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang mendukung keberlanjutan pendidikan tanpa harus mengorbankan integritas akademik.
