bestmedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik korupsi di sektor konstruksi. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC) yang melibatkan PT Pembangunan Perumahan (PT PP). Keputusan ini diambil setelah serangkaian penyelidikan yang mendalam.
Proyek EPC dan Dugaan Korupsi
Proyek EPC yang menjadi objek penyelidikan KPK ini merupakan bagian dari pembangunan fasilitas infrastruktur besar yang melibatkan anggaran pemerintah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek tersebut diduga mengalami mark-up anggaran yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan bahwa modus operandi dalam kasus ini melibatkan manipulasi data kontrak dan pembayaran fiktif kepada sejumlah pihak. “Kami menemukan adanya bukti kuat yang mengarah pada dugaan penggelembungan biaya proyek. Hal ini telah merugikan keuangan negara secara signifikan,” ujar Ghufron.
Dua Tersangka Ditangkap
Dua tersangka yang ditetapkan KPK terdiri dari seorang pejabat tinggi PT PP dan seorang rekanan proyek yang bertindak sebagai penyedia jasa. Identitas kedua tersangka belum sepenuhnya diungkap, namun KPK memastikan bahwa keduanya memiliki peran sentral dalam pelaksanaan praktik korupsi ini.
Menurut juru bicara KPK, Ali Fikri, penahanan kedua tersangka dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan intensif. “Kami telah memiliki cukup bukti untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Saat ini, mereka telah ditahan di rutan KPK untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Ali.
Langkah Hukum Selanjutnya
KPK menyatakan akan terus mendalami kasus ini dengan memeriksa pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, KPK juga berkomitmen untuk menelusuri aliran dana hasil korupsi guna mengembalikan kerugian negara.
Seorang pengamat hukum, Prof. Dedi Suhartono, menilai bahwa kasus ini mencerminkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap proyek infrastruktur. “Kasus seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan proyek besar masih rawan disalahgunakan. Penindakan tegas oleh KPK sangat diperlukan agar menjadi efek jera,” katanya.
Dampak pada PT PP
Kasus ini tentunya menimbulkan dampak besar terhadap PT Pembangunan Perumahan, salah satu BUMN yang bergerak di sektor konstruksi. Reputasi perusahaan menjadi sorotan, terutama mengingat proyek-proyek yang dikelola PT PP sering kali berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.
Pihak PT PP telah mengeluarkan pernyataan resmi, menyatakan bahwa mereka akan mendukung penuh proses hukum yang berjalan. “Kami akan berkoordinasi dengan KPK dan pihak berwenang lainnya untuk memastikan bahwa kasus ini dapat diselesaikan dengan baik,” tulis perwakilan PT PP dalam keterangan persnya.
Kesimpulan
Penetapan dua tersangka dalam kasus korupsi proyek EPC PT Pembangunan Perumahan menandai langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor konstruksi. KPK diharapkan dapat terus mengungkap praktik-praktik curang yang merugikan negara dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur ke depan.
