bestmedia.id – Pemerintah Kabupaten Badung terus mengimplementasikan sistem digitalisasi untuk meningkatkan transparansi anggaran daerah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel, serta memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan anggaran daerah. Dengan menggunakan teknologi digital, Pemkab Badung bertujuan untuk memperbaiki efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran serta meningkatkan pengawasan publik.
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengungkapkan bahwa digitalisasi anggaran ini akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses secara langsung laporan penggunaan anggaran daerah. “Melalui sistem ini, masyarakat bisa lebih mudah memantau aliran keuangan daerah, termasuk anggaran untuk program-program pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.
Pemkab Badung telah meluncurkan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melihat dan mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran daerah secara transparan dan real-time. Dengan sistem ini, setiap transaksi dan alokasi anggaran dapat dipantau oleh publik, yang diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
Ke depan, digitalisasi anggaran ini juga akan mempermudah pelaporan dan perencanaan keuangan pemerintah daerah. Sistem ini memungkinkan laporan keuangan yang lebih terstruktur, terperinci, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pelaksanaan proyek pembangunan dan program pemerintah, serta mengurangi birokrasi yang kompleks.
Para pengamat menilai langkah Pemkab Badung ini sebagai langkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih. Penggunaan teknologi digital untuk transparansi anggaran diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan sistem digital ini untuk lebih terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah. Dengan meningkatnya keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan atau melaporkan jika menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran. Pemkab Badung berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem ini demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.
