bestmedia.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak wacana yang mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc. PDIP berpendapat bahwa alih-alih mengubah status KPU, pemerintah harus lebih fokus pada peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga penyelenggara pemilu tersebut agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
Tjahjo Kumolo, anggota DPR dari PDIP, mengungkapkan bahwa perubahan status KPU menjadi lembaga ad hoc justru akan merusak independensi dan kredibilitas lembaga yang selama ini telah berfungsi sebagai penjaga demokrasi Indonesia. “KPU seharusnya terus diperkuat dan tidak diubah menjadi lembaga sementara yang hanya ada pada saat-saat tertentu. Hal itu justru dapat merugikan penyelenggaraan pemilu,” ujar Tjahjo dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.
PDIP menegaskan bahwa perubahan struktural terhadap KPU bukanlah solusi untuk permasalahan yang dihadapi, melainkan yang diperlukan adalah peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. PDIP juga menilai bahwa pemilu yang adil dan bebas dari intervensi politik hanya bisa tercapai jika KPU diperlakukan sebagai lembaga permanen yang memiliki tanggung jawab jangka panjang.
Kritikan terhadap kinerja KPU memang muncul belakangan ini setelah beberapa kasus yang dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Namun, PDIP menganggap bahwa solusi jangka panjangnya adalah dengan memperkuat lembaga tersebut melalui pelatihan, peningkatan anggaran, dan penataan administrasi yang lebih baik.
Tjahjo menambahkan bahwa masyarakat juga harus memahami bahwa perubahan seperti itu bisa memberikan dampak buruk terhadap proses demokrasi Indonesia, yang selama ini dianggap stabil. “Kita harus berpikir jangka panjang. Menjaga kepercayaan publik terhadap KPU dan proses pemilu jauh lebih penting daripada membuat keputusan yang hanya bersifat sementara,” lanjutnya.
Sementara itu, meskipun ada kalangan yang mendukung ide KPU menjadi lembaga ad hoc, mereka berpendapat bahwa ini bisa menjadi solusi untuk meminimalisir politisasi dalam pemilu. Namun, bagi PDIP, penguatan kapasitas lembaga lebih penting daripada perubahan struktural yang mungkin akan menciptakan ketidakstabilan dalam proses pemilu.
PDIP berharap agar pihak terkait lebih bijaksana dalam mengambil langkah, dengan mempertimbangkan segala aspek yang dapat memengaruhi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Langkah terbaik, menurut partai ini, adalah memastikan bahwa KPU tetap dapat menjalankan fungsinya secara independen dan bebas dari tekanan politik.
