bestmedia.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintah untuk menunda rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. PKB menilai kebijakan ini akan memberi dampak buruk terhadap daya beli masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih rentan setelah pandemi.
PKB mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi memperburuk kondisi ekonomi, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan bawah yang sudah terbebani oleh biaya hidup yang tinggi. Partai ini juga mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan perhatian lebih dalam perbaikan perekonomian, bukan justru tambahan beban yang bisa mengurangi daya beli mereka.
Potensi Dampak Negatif Kenaikan PPN
Kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. PKB khawatir hal ini akan semakin menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang belum pulih secara ekonomi setelah dua tahun pandemi. Kebijakan ini dinilai akan memperparah ketidaksetaraan ekonomi yang sudah ada.
Meskipun pemerintah mengklaim bahwa kenaikan PPN ini akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara demi pembangunan, PKB menegaskan bahwa dampak langsungnya akan terasa lebih besar di kalangan masyarakat menengah ke bawah. PKB juga mengingatkan agar pemerintah lebih memperhatikan daya beli rakyat yang masih terbatas.
Usulan Alternatif dari PKB
Sebagai solusi alternatif, PKB mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pengendalian inflasi, memperbaiki sistem pajak, dan memberikan bantuan sosial yang lebih merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut PKB, dengan mengelola masalah inflasi dan memberikan bantuan tepat sasaran, pemerintah bisa memperoleh pendapatan negara yang diperlukan tanpa membebani rakyat dengan kenaikan PPN.
PKB juga menyarankan agar ada dialog lebih lanjut antara pemerintah dan masyarakat, serta partai politik lainnya, untuk mencari kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada rakyat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak, serta dapat menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.
Keterbukaan Pemerintah terhadap Kritik
PKB menilai bahwa kritik terhadap rencana kenaikan PPN adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, PKB meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan yang meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih terbuka terhadap masukan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari partai politik, untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi rakyat.
Harapan PKB untuk Kebijakan Ekonomi yang Lebih Pro-Rakyat
PKB berharap agar pemerintah lebih mengutamakan kebijakan yang mendukung rakyat, terlebih dalam situasi ekonomi yang masih sulit. Penundaan kenaikan PPN akan memberikan waktu bagi ekonomi untuk pulih sepenuhnya, sehingga kebijakan ini bisa dipertimbangkan kembali dengan lebih matang. PKB menekankan bahwa pemerintah harus lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
