bestmedia.id – Komisi XIII DPR RI mengungkapkan bahwa Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Salemba telah dinonaktifkan setelah insiden pelarian tujuh tahanan dari fasilitas tersebut. Kejadian ini menarik perhatian publik dan memicu kritik tajam, terutama dari Komisi XIII yang menilai adanya kelalaian dalam pengawasan dan sistem keamanan di rumah tahanan tersebut. Tujuh tahanan yang berhasil kabur berasal dari berbagai kasus, dan insiden ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai efektivitas pengelolaan pemasyarakatan di Indonesia.
Dalam rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM, anggota Komisi XIII menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan pengelolaan rumah tahanan di seluruh Indonesia. “Kami meminta agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang gagal menjaga keamanan di dalam rutan. Ke depan, sistem pengawasan tahanan perlu diperketat,” ujar salah satu anggota Komisi XIII. Kasus kaburnya tujuh tahanan ini menjadi bukti bahwa sistem pengamanan yang ada masih memiliki celah yang perlu diperbaiki.
Sebagai tanggapan terhadap insiden tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah menonaktifkan Karutan Salemba dan tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kaburnya para tahanan. “Investigasi sedang dilakukan untuk mengetahui apakah kebobolan ini disebabkan oleh kelalaian atau faktor lain, seperti sabotase dari dalam,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Penonaktifan ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan diharapkan dapat mengurangi kejadian serupa di masa depan.
Kementerian Hukum dan HAM juga berencana untuk memperkenalkan kebijakan baru yang akan meningkatkan pengamanan di rumah tahanan. Salah satu usulan adalah penggunaan teknologi pengawasan yang lebih canggih, seperti sistem kamera pemantau 24 jam, serta peningkatan sistem keamanan fisik dan pemeriksaan tahanan secara lebih ketat. Langkah ini diharapkan dapat memastikan tidak ada lagi kebobolan yang merugikan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
Kasus kaburnya tahanan ini juga menjadi bahan diskusi tentang pentingnya perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Banyak pihak yang menilai bahwa selain peningkatan fasilitas dan infrastruktur, kesejahteraan petugas juga perlu mendapat perhatian lebih agar mereka bisa menjalankan tugas dengan optimal. Selain itu, sistem administrasi yang mengatur pengawasan tahanan harus lebih terstruktur dan transparan.
Sementara itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki kondisi rumah tahanan di seluruh Indonesia dan meningkatkan pengawasan terhadap para tahanan. Insiden ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan perbaikan yang menyeluruh dalam pengelolaan rumah tahanan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
