bestmedia.id – Kondisi lapas yang over kapasitas di Indonesia semakin mengkhawatirkan, membuat pemerintah didesak untuk segera menambah jumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) guna mengatasi permasalahan ini. Kepadatan yang jauh melebihi kapasitas ideal telah berdampak negatif terhadap pembinaan narapidana, kesehatan, dan keamanan di dalam lapas.
Masalah ini bukan fenomena baru. Tingkat kepadatan di banyak lapas mencapai lebih dari dua kali lipat kapasitas maksimalnya. Akibatnya, ruang gerak napi menjadi terbatas, dan fasilitas yang tersedia tidak mencukupi untuk melayani kebutuhan dasar mereka. Dampak buruknya, pembinaan yang seharusnya menjadi program utama lapas terabaikan, dan kualitas hidup narapidana pun menurun drastis.
Menyikapi kondisi tersebut, para pakar dan aktivis menilai penambahan lapas baru sebagai solusi jangka panjang yang harus segera diimplementasikan. Selain membangun lapas baru, modernisasi dan renovasi lapas yang sudah ada sangat diperlukan. Langkah ini akan membantu mengurangi tekanan akibat kepadatan yang berlebihan, serta meningkatkan efektivitas program pembinaan narapidana.
Beberapa pengamat hukum menyarankan agar penambahan lapas disertai dengan pendekatan yang lebih modern dalam pembinaan. Program keterampilan kerja dan pelatihan yang relevan bagi napi, misalnya, dapat mempersiapkan mereka untuk beradaptasi lebih baik ketika bebas nanti. Hal ini diharapkan dapat menurunkan tingkat residivisme karena napi memiliki bekal untuk memulai hidup baru yang produktif.
Namun, menambah jumlah lapas bukan satu-satunya solusi. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan hukuman untuk pelanggaran tertentu. Penerapan hukuman alternatif, seperti rehabilitasi bagi pengguna narkotika atau pendekatan restorative justice bagi pelanggaran ringan, dapat mengurangi jumlah tahanan baru. Dengan kebijakan seperti ini, beban lapas dapat berkurang secara signifikan, dan pendekatan peradilan menjadi lebih humanis dan efektif.
Meskipun tantangan dalam menambah lapas cukup besar, berbagai pihak berharap pemerintah bisa memprioritaskan langkah ini dalam anggaran mendatang. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memperbaiki sistem pemasyarakatan dan menjaga hak-hak asasi manusia bagi narapidana.
Menambah lapas dan memperkuat program rehabilitasi bisa menjadi langkah awal yang membawa perubahan signifikan. Ini penting agar lapas tidak hanya menjadi tempat penahanan, melainkan juga ruang yang mendukung proses rehabilitasi yang konstruktif. Dengan suasana yang lebih kondusif, mantan narapidana akan lebih siap untuk reintegrasi ke dalam masyarakat tanpa stigma berlebih dan kemungkinan mengulangi kesalahan.
Dengan tindakan nyata dari pemerintah untuk menangani masalah over kapasitas ini, diharapkan sistem pemasyarakatan Indonesia dapat mengalami perbaikan besar. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi bagi para napi, serta meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan keamanan di dalam lapas.
