bestmedia.id – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, memastikan bahwa seluruh sertifikat tanah yang berada di luar garis pantai Tangerang telah dibatalkan. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kepemilikan lahan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan tata ruang dan konservasi wilayah pesisir.
Alasan Pembatalan Sertifikat
Pembatalan ini dilakukan setelah evaluasi terhadap sejumlah sertifikat tanah yang diterbitkan di luar garis pantai. Pemerintah menemukan bahwa beberapa sertifikat diberikan di lahan yang seharusnya tidak boleh dimiliki secara pribadi karena termasuk dalam kawasan pesisir yang memiliki fungsi strategis bagi lingkungan dan masyarakat.
Menurut Nusron, keputusan ini bertujuan untuk mencegah praktik ilegal dalam penguasaan lahan pesisir serta memastikan bahwa aturan tata ruang tetap dihormati. Ia menekankan bahwa lahan di kawasan pesisir harus dikelola dengan benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem maupun kepentingan publik.
Dampak bagi Pemegang Sertifikat
Bagi pihak yang sebelumnya telah memiliki sertifikat di wilayah tersebut, pembatalan ini tentu memiliki dampak signifikan. Pemerintah melalui BPN berjanji akan melakukan sosialisasi kepada para pemilik lahan terkait status tanah mereka.
Pihak yang merasa memiliki hak sah atas tanah tersebut dapat mengajukan keberatan melalui jalur hukum. Nusron menegaskan bahwa pemerintah akan menjalankan proses ini secara transparan dan adil sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Upaya Pencegahan Kasus Serupa di Masa Depan
Untuk menghindari kasus serupa terulang di kemudian hari, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap penerbitan sertifikat tanah, khususnya di wilayah pesisir. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:
- Peningkatan sistem verifikasi dan validasi sertifikat tanah, agar penerbitan dokumen kepemilikan lahan benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Koordinasi lebih ketat antara pemerintah pusat dan daerah, guna memastikan kesesuaian antara penggunaan lahan dan rencana tata ruang wilayah.
- Penguatan penegakan hukum terhadap kasus kepemilikan tanah ilegal, termasuk mencabut sertifikat yang terbukti dikeluarkan secara tidak sah.
Komitmen Pemerintah dalam Pengelolaan Lahan Pesisir
Nusron Wahid menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen penuh untuk menjaga aset negara dari upaya penguasaan yang tidak sah. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli atau mengklaim kepemilikan tanah di wilayah pesisir, terutama yang belum memiliki kejelasan status hukum.
Dengan adanya keputusan ini, diharapkan pengelolaan lahan di kawasan pesisir Tangerang dapat lebih tertata dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini juga diharapkan mampu mencegah konflik agraria serta menjaga keseimbangan ekosistem pesisir di masa mendatang.
