bestmedia.id – Pendidikan adalah fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa. Dalam upaya untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, Kementerian Sosial (Kemensos) berencana untuk membangun Sekolah Rakyat, yang bertujuan memberikan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Meskipun inisiatif ini mendapat sambutan positif dari banyak pihak, Edi Subkhan, seorang pengamat kebijakan, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi tumpang tindih kebijakan yang dapat muncul dari program tersebut. Lantas, apa saja tantangan yang perlu dihadapi dan bagaimana cara memastikan bahwa program ini dapat berjalan efektif? Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan pandangan Edi Subkhan.
1. Rencana Kemensos untuk Membangun Sekolah Rakyat: Menjawab Tantangan Pendidikan di Indonesia
Pendidikan yang merata adalah salah satu tujuan utama dalam pembangunan Indonesia. Namun, masih banyak daerah yang kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat miskin yang berada di daerah terpencil. Menyadari hal ini, Kemensos mengajukan rencana untuk membangun Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
Sekolah Rakyat diharapkan dapat menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi anak-anak yang tidak mampu membayar biaya sekolah formal. Melalui program ini, Kemensos berencana untuk menyediakan fasilitas pendidikan dasar yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini juga berpotensi membantu menurunkan angka putus sekolah di daerah-daerah tertentu, terutama di wilayah yang memiliki akses pendidikan terbatas.
2. Pandangan Edi Subkhan: Potensi Tumpang Tindih Kebijakan
Namun, di balik rencana mulia ini, Edi Subkhan, seorang pengamat kebijakan pendidikan, mengungkapkan bahwa ada potensi tumpang tindih kebijakan yang perlu diperhatikan. Menurutnya, rencana pembangunan Sekolah Rakyat dapat menyebabkan kebingungannya antara kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah yang sudah ada. Terlebih lagi, saat ini sudah ada banyak program pendidikan yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta pemerintah daerah yang berfokus pada pengentasan buta huruf dan penyediaan pendidikan gratis.
Edi Subkhan menyarankan agar pemerintah lebih teliti dalam merencanakan kebijakan ini. Jika tidak ada koordinasi yang baik antara Kemensos dan Kemendikbud, ada kemungkinan bahwa program Sekolah Rakyat akan tumpang tindih dengan program pendidikan lainnya. Hal ini tentu akan membuang sumber daya yang bisa digunakan untuk hal lain yang lebih efektif.
3. Kebutuhan Koordinasi Antar Kementerian dan Pemerintah Daerah
Sebagai solusi atas potensi tumpang tindih tersebut, koordinasi yang lebih baik antara kementerian terkait dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Edi Subkhan menekankan pentingnya adanya sinergi antara Kemensos, Kemendikbud, dan pemerintah daerah untuk menghindari duplikasi kebijakan. Sebagai contoh, Kemensos bisa bekerja sama dengan Kemendikbud dalam hal pemanfaatan infrastruktur pendidikan yang sudah ada di tingkat daerah. Dengan demikian, kedua lembaga ini dapat saling melengkapi dan memastikan bahwa program Sekolah Rakyat benar-benar dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.
Penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak saling berbenturan, melainkan dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga harus dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan agar program tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada.
4. Manfaat Sekolah Rakyat: Solusi bagi Masyarakat Miskin
Di sisi lain, program Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya pendidikan formal. Banyak anak-anak di daerah terpencil yang terpaksa putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Dengan adanya Sekolah Rakyat, mereka bisa mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, yang membuka peluang bagi mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik.
Selain itu, Sekolah Rakyat juga bisa menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di banyak daerah terpencil, kualitas pendidikan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali.
5. Harapan untuk Masa Depan Pendidikan di Indonesia
Meskipun ada potensi tumpang tindih kebijakan, rencana Kemensos untuk membangun Sekolah Rakyat tetap memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Yang terpenting adalah memastikan adanya koordinasi yang baik antara kementerian dan pemerintah daerah, serta pemanfaatan sumber daya yang ada dengan bijak.
Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program ini agar dapat melihat sejauh mana program ini berhasil dalam mencapai tujuannya. Program Sekolah Rakyat harus benar-benar fokus pada mereka yang membutuhkan dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Kesimpulan
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kemensos memang memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin. Namun, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan potensi tumpang tindih kebijakan yang bisa terjadi jika tidak ada koordinasi yang baik antara kementerian terkait dan pemerintah daerah. Dengan kerja sama yang solid dan perencanaan yang matang, Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia.
