bestmedia.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik laporan polisi yang diajukan terkait keributan yang terjadi dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di DPR. Menurut YLBHI, laporan tersebut penuh dengan kesalahan fakta dan berpotensi mengarah pada kriminalisasi terhadap pihak yang menentang isi RUU TNI tersebut.
Keributan yang Memanas di Rapat RUU TNI
Rapat yang digelar untuk membahas RUU TNI tersebut menimbulkan ketegangan, terutama antara anggota DPR dan kelompok masyarakat sipil yang hadir untuk memberikan pandangan kritis terhadap RUU yang sedang dibahas. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa anggota dewan tidak setuju dengan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat terkait beberapa pasal dalam RUU tersebut, yang dianggap dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan pengawasan sipil terhadap militer.
Keributan yang terjadi dalam rapat tersebut lalu berujung pada sejumlah laporan polisi yang dilayangkan. Namun, YLBHI menilai bahwa laporan-laporan tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya dan justru menunjukkan adanya upaya untuk menyudutkan mereka yang mengkritisi kebijakan tersebut.
Kritik YLBHI terhadap Laporan Polisi
YLBHI menyatakan bahwa laporan polisi yang mengarah pada penangkapan atau penyelidikan terhadap individu-individu yang terlibat dalam keributan tersebut tidak berdasar. Mereka menganggap laporan tersebut sebagai langkah yang tidak seharusnya dilakukan karena bertentangan dengan hak setiap individu untuk mengungkapkan pendapat mereka di muka umum. Menurut YLBHI, laporan tersebut berisiko mengarah pada kriminalisasi terhadap mereka yang hanya menjalankan hak konstitusional mereka dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.
“Laporan ini jelas keliru dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Setiap orang berhak untuk berpendapat dan mengkritisi kebijakan yang menurut mereka tidak sesuai dengan kepentingan rakyat,” ujar Ketua YLBHI.
Polemik RUU TNI dan Reaksi Masyarakat
RUU TNI yang tengah dibahas di DPR memang menyita perhatian banyak pihak, karena dianggap mengandung pasal-pasal yang bisa memperlemah kontrol sipil terhadap TNI. Banyak pihak, termasuk masyarakat sipil, menganggap bahwa beberapa pasal dalam RUU tersebut membuka peluang bagi militer untuk terlibat lebih dalam dalam kehidupan politik dan pemerintahan.
Sebagai respons terhadap hal ini, sejumlah elemen masyarakat dan organisasi non-pemerintah melakukan protes dan memberikan pandangan kritis selama rapat berlangsung. Namun, protes tersebut tidak disambut dengan baik oleh sebagian anggota DPR, yang menganggap bahwa pendapat mereka tidak sejalan dengan kebijakan yang sedang dibahas.
Dukungan terhadap Kebebasan Berpendapat
YLBHI menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar laporan polisi yang mengarah pada kriminalisasi pendapat kritis tersebut segera ditarik kembali dan menghentikan segala bentuk tindakan yang dapat mengekang kebebasan sipil.
Pihak YLBHI juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus merasa terancam oleh tindakan hukum yang tidak proporsional. Menurut YLBHI, tindakan semacam ini hanya akan memperburuk situasi politik dan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang sudah lama diperjuangkan.
Kesimpulan dan Harapan
Melalui kritikan terhadap laporan polisi ini, YLBHI berharap agar negara dapat lebih mengedepankan kebebasan berpendapat dan menjaga ruang demokrasi yang sehat. Mereka berharap agar setiap individu, terutama yang terlibat dalam gerakan sosial atau yang mengkritisi kebijakan publik, dapat berpendapat tanpa merasa takut akan kriminalisasi.
Dengan demikian, YLBHI akan terus berjuang untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat bagi semua warganya.
