bestmedia.id – Isu korupsi di Pertamina kembali menjadi sorotan setelah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengungkapkan bahwa praktik korupsi di perusahaan BUMN tersebut masih terjadi dengan pola yang sama. Ia menyebut bahwa meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, modus yang digunakan tetap serupa, hanya para pelakunya yang berbeda.
Korupsi di Pertamina, Masalah yang Tak Kunjung Usai
Korupsi di Pertamina bukanlah fenomena baru. Dalam beberapa dekade terakhir, perusahaan energi pelat merah ini sering tersandung skandal korupsi, baik dalam hal pengadaan barang, pengelolaan proyek strategis, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi bahan bakar. Sudirman Said menegaskan bahwa praktik ini terus terjadi karena ada celah dalam sistem yang memungkinkan tindakan korupsi dilakukan tanpa pengawasan ketat.
Salah satu kasus besar yang pernah mengguncang Pertamina adalah penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam beberapa kejadian, proyek-proyek yang seharusnya dilakukan melalui proses tender transparan justru diberikan secara langsung kepada perusahaan tertentu, yang sering kali memiliki keterkaitan dengan elite politik atau pejabat internal.
Modus Lama dengan Pelaku Baru
Sudirman Said menjelaskan bahwa pola korupsi di Pertamina tetap sama, hanya aktor-aktornya yang berubah. Ada beberapa modus yang sering digunakan, di antaranya:
- Penunjukan langsung dalam proyek strategis – Proyek bernilai miliaran rupiah sering diberikan kepada pihak tertentu tanpa melalui mekanisme tender yang transparan.
- Mark-up harga pengadaan barang dan jasa – Harga barang yang dibeli untuk keperluan operasional Pertamina sering kali dinaikkan jauh di atas harga pasar.
- Monopoli dalam distribusi BBM – Beberapa pihak dengan akses ke pengambil keputusan mendapatkan keuntungan besar melalui monopoli distribusi bahan bakar, yang merugikan negara dan masyarakat.
“Korupsi di sektor energi tetap berjalan karena ada pola yang terus berulang. Para pelaku baru hanya menggantikan posisi mereka yang sudah tidak menjabat, tetapi sistem yang memungkinkan praktik korupsi masih sama,” ungkap Sudirman Said.
Reformasi Tata Kelola Pertamina Diperlukan
Untuk mengatasi masalah ini, Sudirman menekankan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola Pertamina. Salah satu langkah penting yang bisa dilakukan adalah menerapkan transparansi dalam semua proses bisnis, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga distribusi BBM.
Selain itu, penguatan peran lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat diperlukan untuk memastikan setiap proses di Pertamina bebas dari praktik korupsi.
Penggunaan teknologi digital dalam sistem audit juga dapat membantu menutup celah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dana. Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan praktik korupsi di Pertamina bisa diminimalisir.
Harapan Masyarakat untuk Perubahan
Kasus korupsi di Pertamina telah lama menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dalam menindak para pelaku korupsi di sektor energi.
Jika reformasi dalam tata kelola Pertamina tidak segera dilakukan, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus berulang di masa mendatang. Oleh karena itu, komitmen dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk menciptakan perusahaan BUMN yang lebih bersih dan profesional.
