bestmedia.id – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak akan mengurangi profesionalisme dan netralitas prajurit. Ia memastikan bahwa perubahan yang dilakukan bertujuan untuk memperkuat institusi TNI tanpa mengganggu prinsip utama dalam menjaga keamanan nasional.
Fokus Perubahan dalam Revisi UU TNI
Kapuspen TNI menjelaskan bahwa revisi UU TNI dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan pertahanan global. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian dalam revisi ini meliputi:
- Penyesuaian Peran TNI dalam Operasi Non-Perang
Revisi akan memperjelas batasan tugas prajurit dalam kegiatan di luar operasi militer perang, agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi. - Modernisasi dan Penguatan Alutsista
Pembaruan regulasi ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) agar TNI lebih siap menghadapi tantangan baru. - Peningkatan Kesejahteraan Prajurit
Pemerintah ingin memastikan adanya keseimbangan antara tugas dan kesejahteraan prajurit, termasuk jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.
Komitmen terhadap Netralitas TNI
Kapuspen TNI menegaskan bahwa meskipun ada revisi, netralitas prajurit dalam politik tetap menjadi prinsip utama. Tidak ada ruang bagi prajurit aktif untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis.
“TNI tetap berpegang teguh pada prinsip profesionalisme dan netralitas. Revisi ini tidak akan mengubah aturan yang selama ini sudah dijalankan,” ujar Kapuspen.
Transparansi dan Keterlibatan Publik
Revisi UU TNI juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pakar hukum, dan masyarakat sipil, untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari prinsip demokrasi.
“Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam revisi ini. Transparansi menjadi prioritas dalam proses pembahasan,” tambahnya.
Kesimpulan
Perubahan dalam UU TNI bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan memastikan TNI tetap profesional serta siap menghadapi tantangan keamanan masa depan. Kapuspen TNI menegaskan bahwa revisi ini tidak akan mengubah prinsip netralitas prajurit, melainkan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan prajurit dalam menjalankan tugas negara.
Masyarakat diharapkan tetap mengawal proses ini agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepentingan nasional.
