bestmedia.id – Pengadilan resmi menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto terkait status tersangkanya. Dengan keputusan ini, status hukum yang telah ditetapkan oleh penyidik tetap sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada.
Hakim: Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Aturan
Dalam persidangan, hakim menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka telah memenuhi unsur hukum yang berlaku. Dalil yang diajukan oleh pihak pemohon dianggap tidak cukup kuat untuk membatalkan status hukum tersebut.
Hakim juga menilai bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, status tersangka yang disematkan kepada Hasto tetap sah dan tidak dapat digugurkan melalui jalur praperadilan.
Penyidik Tetap Melanjutkan Proses Hukum
Keputusan ini memperkuat langkah hukum yang telah diambil oleh penyidik dalam menangani kasus tersebut. Dengan ditolaknya permohonan praperadilan, aparat memiliki dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan penyidikan hingga ke tahap berikutnya.
Pihak penyidik pun menegaskan bahwa mereka akan bekerja secara profesional dalam menangani kasus ini. Mereka memastikan bahwa seluruh proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.
Reaksi dari Pihak Terkait
Kuasa hukum Hasto menyatakan kekecewaan atas putusan ini. Mereka menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam penetapan status tersangka. Meski demikian, mereka tetap menghormati keputusan pengadilan dan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.
Di sisi lain, aparat penegak hukum menyambut baik putusan ini sebagai bentuk legitimasi atas penyidikan yang telah dilakukan. Mereka berkomitmen untuk terus menegakkan hukum secara adil dan transparan.
Kesimpulan
Dengan ditolaknya permohonan praperadilan, status hukum Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tetap berlaku. Keputusan ini menegaskan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai prosedur dan tidak dapat diganggu gugat melalui jalur praperadilan. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa supremasi hukum tetap ditegakkan di Indonesia.
