bestmedia.id – Isu terkait penggunaan lahan pesisir selalu menjadi topik yang penting di Indonesia, mengingat peran vitalnya dalam ekosistem serta perekonomian lokal. Belum lama ini, Walhi Jawa Timur (Jatim) menyoroti masalah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan di pesisir Sumenep, Madura. Hal ini memicu perhatian karena diduga adanya potensi penyalahgunaan lahan pesisir yang seharusnya dikelola secara bijak untuk keberlanjutan lingkungan. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang masalah ini dan dampaknya terhadap ekosistem serta masyarakat lokal.
1. Mengapa Pesisir Sumenep Madura Menjadi Fokus Walhi Jatim?
Pesisir Sumenep di Madura merupakan kawasan yang memiliki potensi besar baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Lahan pesisir ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari perikanan, pariwisata, hingga pertanian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai perubahan status lahan pesisir menjadi lebih intens, terutama terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang seharusnya dilindungi.
Walhi Jatim menilai bahwa penerbitan SHM di kawasan pesisir Sumenep ini bisa mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir yang sudah sangat rentan. Organisasi ini mengkhawatirkan bahwa penggunaan lahan untuk tujuan yang tidak ramah lingkungan bisa merusak ekosistem pesisir yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar, termasuk nelayan dan petani.
2. Dampak Negatif Penerbitan SHM di Pesisir Sumenep
Penerbitan SHM di kawasan pesisir Sumenep, jika tidak diawasi dengan ketat, bisa memicu berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah hilangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai penyangga alam. Lahan pesisir yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang ramah lingkungan bisa saja beralih fungsi menjadi bangunan komersial atau proyek besar yang merusak keseimbangan ekosistem.
Selain itu, pesisir Sumenep juga merupakan habitat penting bagi berbagai spesies flora dan fauna. Jika lahan pesisir digunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial, maka hal ini bisa mengancam kelestarian spesies-spesies tersebut, termasuk biota laut yang sangat bergantung pada ekosistem pesisir yang sehat.
3. Peran Walhi Jatim dalam Menjaga Keberlanjutan Lingkungan
Sebagai organisasi yang fokus pada isu-isu lingkungan, Walhi Jatim terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Walhi Jatim mendesak agar pemerintah dan pihak terkait lebih memperhatikan dampak lingkungan dari penerbitan SHM di pesisir Sumenep.
Walhi juga meminta agar ada pengawasan yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan pesisir yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Organisasi ini percaya bahwa penting untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan pesisir, agar mereka dapat merasakan manfaatnya tanpa merusak lingkungan.
4. Pentingnya Kolaborasi untuk Menjaga Pesisir Sumenep
Menjaga kelestarian pesisir Sumenep bukan hanya tugas Walhi atau pemerintah semata. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan bahwa kawasan pesisir ini dikelola dengan bijak. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan lahan pesisir yang ramah lingkungan, sementara masyarakat setempat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir.
Di sisi lain, sektor swasta juga dapat berperan dalam mendukung upaya pelestarian pesisir melalui investasi yang berkelanjutan, seperti ekowisata atau usaha yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, semua pihak dapat merasakan manfaatnya, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan.
5. Kesimpulan: Perlunya Pengawasan Ketat Terhadap SHM di Pesisir Sumenep
Penerbitan SHM di pesisir Sumenep Madura adalah isu yang sangat penting untuk segera ditangani. Walhi Jatim telah menyoroti potensi dampak negatif dari proses ini, dan sudah saatnya ada pengawasan yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan pesisir. Keberlanjutan ekosistem pesisir sangat bergantung pada pengelolaan yang bijak dan bertanggung jawab.
Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita, dan pesisir Sumenep adalah bagian yang tidak terpisahkan dari itu. Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita bisa memastikan bahwa pesisir Sumenep tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.
